-JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum pernah sebelumnya mengonsultasikan soal adanya gerakan ”Asal Bukan Capres S” di kalangan petinggi Tentara Nasional Indonesia, terutama di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Dengan begitu, apa yang disampaikan Presiden Yudhoyono saat memberi arahan dalam rapat pimpinan TNI dan rapat koordinasi Polri di Istana Negara, Kamis kemarin, menurut Djoko adalah sesuatu yang baru. Djoko menganggap hal itu sebagai peringatan dari Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Djoko, Jumat (30/1), seusai meresmikan Pusat Pengkajian Strategi Markas Besar TNI di Jalan Kebon Sirih 42, Jakarta Pusat. Peringatan itu lebih lanjut menurutnya akan dia jadikan catatan dan kewaspadaan.
”Kalau sampai hal seperti itu terjadi, berarti perintah dan instruksi netralitas final TNI telah ternodai. Akan kita lihat perkembangannya. Kami punya prosedur bagi pelanggar. Kami lihat dulu, kan belum tentu juga benar. Lha wong Presiden sendiri enggak percaya dengan informasi itu, kok,” ujar Djoko.
Terkait prosedur penanganan tadi, Djoko tidak menampik kemungkinan soal penuntasan masalah tersebut melalui pembentukan mekanisme semacam Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Namun, untuk berlanjut ke langkah itu, dia menyatakan semua harus jelas terlebih dahulu.
Menurut Djoko, netralitas (TNI) sudah final. Tidak ada yang namanya mendukung partai politik atau calon presiden mana pun. Bahkan sejak tahun 2004, pejabat Panglima TNI saat itu telah mengeluarkan surat perintah yang sifatnya final. (sihc/skoc)
***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih