coia

Menu

Peduli Wartawan Terdampak Covid-19

Peduli Wartawan Terdampak Covid-19
Anda memiliki kepedulian pada wartawan kami yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19)? Salurkan kepedulian dan kasih Anda dengan mengirimkan donasi ke * BANK BCA NO REKENING 2291569317 * BANK BNI NO REKENING 0428294880 * BANK BRI NO REKENING 0539-01-008410-50-1 Semoga Tuhan YME membalas dengan rezeki yang bertambah.

Pencarian

Selasa, 02 Desember 2008

Kriteria Capres 2009 Ala PPNKRI

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - 129 hari menjelang pemilu 2009, yang dilanjutkan dengan pemilihan presiden, Perhimpunan Penyelamat Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPNKRI) juga mengeluarkan kriteria bagi sosok presiden Indonesia mendatang.

Menurut Ketua Umum PPNKRI, Adi Partogi Singal Simbolon, syarat mutlak yang harus dimiliki Capres Republik Indonesia mendatang adalah, mempunyai rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempunyai jiwa pengorbanan kepada rakyat.

"Dalam artian, tidak mementingkan urusan pribadi, golongan, dan partai yang telah mengusungnya. Juga siap berkorban untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia," ujar Adi di Sekretariat PPNKRI, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/12).

Selain itu kriteria yang usulkan, kata Adi, adalah mempunyai visi dalam meningkatan kesejahteraan buruh, pekerja, pegawai negeri, anggota TNI, dan polisi. "Sebab presiden mendatang harus bisa lebih menyejahterakan rakyatnya," lanjutnya.

Kriteria lainnya, mampu mempertahankan aset yang dimiliki oleh negara, yang termasuk dalam BUMN. Serta mampu mengembalikan aset BUMN yang telah dikuasai oleh pihak asing. Syarat selanjutnya, jelas Adi, mampu mengembalikan UUD 1945 yang sudah direvisi dalam bentuk semula, dan mampu mempertahankan kebudayaan yang ada di indonesia.

"Sebab banyak kebudayaan bangsa indonesia yang diakui oleh bangsa lain. Supaya tidak terulang, dibutuhkan seorang presiden yang tegas," jelas Adi.

Terakhir, ujar Adi, calon presiden juga harus mempunyai komitmen untuk menghukum para koruptor, maupun pelanggar HAM. Serta mempunyai keseriusan dalam menghapus sistem outsourching di kalangan pekerja.

"Namun bila melanggar kesalahan, presiden juga harus siap diberi hukuman dan sanksi," terangnya. (sihc/skoc) ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih

BERKARYA UNTUK BANGSA & NEGARA

Situs KIta CInTA (Kita Cinta Tanah Air) Indonesia kami persembahkan untuk masyarakat Indonesia yang cinta tanah air dimana pun berada. Kami menantikan karya Anda untuk mengisi konten di situs ini. Baik itu tulisan maupun foto tentang pejabat partai, daerah, negara termasuk ativitas partai, pemerintahan mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Juga segala kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan. Caranya, kirim karya tulis atau foto Anda ke e-mail: aagwaa@yahoo.com.

Komentar Anda