Kalla Harap Tangan Dingin Obama

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Mengatasi kebuntuan krisis keuangan di Amerika Serikat, tangan dingin Presiden AS terpilih Barack Obama pada 20 Januari 2009 dinanti-nanti dunia. Tak ketinggalan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga turut menanti kebijakan Barack Obama.

"Ini banyak ditentukan nanti apa tindakan pertama Obama pada 20 Januari ini. Kalau dia menambah dana untuk recovery AS lebih besar, maka lebih cepat selesai," jawab Wapres menyikapi dampak krisis keuangan AS di Indonesia yang tak kunjung selesai.

Di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (5/12), Kalla menambahkan, saat ini tidak ada yang bisa menghitung asumsi-asumsi yang tepat untuk jangka panjang menyangkut dampak krisis keuangan AS terhadap kondisi ekonomi negara, termasuk Indonesia. "Dalam situasi krisis seperti ini, kita hanya bisa memperkirakan," ucapnya.

Mantan Menko Kesra ini menjelaskan, langkah Obama mengguyur dana segar kepada masyarakat akan memacu geliat ekonomi di AS, dan kemudian berbuntut ke negara-negara yang mengandalkan perdagangan ke AS.

"Kalau menambah bail out berarti menambah uang di masyarakat. Apabila menambah uang di masyarakat berarti bergeliat lagi ekonomi AS. Jadi akan mengimpor lagi," terangnya.

Selain membahas perihal penantian kebijakan Obama, Kalla juga mencermati desakan skema penjaminan penuh atau blanket guarantee bagi perbankan. "Sampai sekarang tunjukkan kepada saya apa keberhasilan blanket guarantee. Januari 1998 jauh lebih besar mudhorat daripada manfaat," ungkapnya.

Kalla mengemukakan, akibat kebijakan blanket guarantee tersebut, pemerintah Indonesia saat ini masih berutang, dan terus-menerus membayar bunga dan cicilan sampai beberapa puluh tahun ke depan.

"Jadi tidak mungkin ditambah lagi. Yang bertanggung jawab adalah pemilik banknya, apakah bank asing, campuran, dan swasta maupun pemerintah," tandasnya seraya memastikan, kondisi dua bulan terakhir masih aman.

"Sekarang aman-aman saja dua bulan ini karena jaminan sudah naik 20 kali dari Rp 100 juta ke Rp 2 miliar," sambungnya.

Kalla menyatakan, blanket guarantee bukan jawaban atas keterpurukan sektor riil. Ada banyak cara untuk menggerakkan sektor riil yang loyo lantaran melorotnya pendapatan Indonesia dari ekspor.

"Yang harus dinaikkan adalah pendapatan masyarakat dengan cara meng-create proyek-proyek baru yang menambah pendapatan masyarakat dan juga memperbaiki struktur yang efisien. Tidak berarti pengusaha-pengusaha itu harus diberikan kredit, karena mau ngapain mereka, mau membangun pabrik, harga pada turun, penjualan juga menurun. Itu bisa jadi beban untuk mereka," jelasnya.

Kalla menyebut, penambahan proyek-proyek pemerintah di sektor infrastruktur justru akan memberikan nilai tambah, dan membuka lapangan kerja. (sihc/skoc) ***