Segera Sosialisasikan Pilkada Serentak Ke Masyarakat

KCI - JAKARTA: Pemimpin di keadaan krisis itu luar biasa, tidak banyak orang yang punya kemampuan memimpin di saat krisis. Pemimpin harus memberikan kepastian, semangat, optimis, supaya orang tidak larut pada keadaan dan juga dengan basis data serta ilmu pengetahuan yang cukup, tetap produktif, tapi aman dari Covid-19.
Demikian dikemukakan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum (Dirjen Polpum) Kementerin Dalam Negeri (Kemdagri) Dr. Bachtiar, pada Webinar Panggung Pencitraan dan Tantangan Demokrasi Di Tengah Pandemi Covid-19, di Jakarta, Sabtu (20/6/2220).

Dikatakannya, Pemerintah telah mampu mengelola situasi darurat Pandemi Covid-19 dengan baik, termasuk pilkada serentak di 2020. Seperti diketahui, semula sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada Serentak dilaksanakan September 2020.

"Pemerintah, KPU, Bawaslu sudah menetapkan, tugas kita adalah mengubah pola pikir masyarakat dan publik tentang pandemi Covid-19, yakni untuk mendapatkan pemimpin terbaik, pemimpin krisis, bukan pemimpin biasa," terangnya.

Dia menjelaskan, pilkada serentak 2020 merupakan instrumen atau alat untuk Negara bangkit. Agar masyarakat mulai percaya diri lagi, harus bergerak kembali, ada masalah kesehatan setiap keluar rumah pasti mengukur ada resiko terpapar.

"Secara ilmu pengetahuan bisa diatasi dengan protocol kesehatan ketat, selalu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan," kata Dirjen Polpum.

Di bagian lain, Dosen Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Mercu Buana (UMB) Heri Budianto menyatakan, sosialisasi dan narasi mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 Kabupaten/kota dan Provinsi secara masif, harus segera dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama peserta Pilkada dan Pemerintah.

Masyarakat, lanjutnya, sudah harus mulai mendapat sosialisasi dan informasi, Pilkada serentak Tahun 2020 dilaksanakan Rabu, 9 Desember 2020. "Kita harus bersama-sama mendorong masyarakat membangun awareness, yang secara psikologi ketakutan ada ancaman kesehatan sudah mulai harus memberikan informasi atau sosialisasi yang masif terhadap pilkada," tuturnya.

Sehingga, imbuhnya, secara psikologis ada pemecahan konsentrasi massa atau masyarakat, pilkada dilaksanakan sacara serentak, terutama di 270 wilayah. Diingatkannya, KPU juga harus update information, terkait dengan status suatu wilayah.

Misalnya Sulawesi Selatan kurvanya mengalami peningkatan, juga Jawa Timur, Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan Tahapan Pemilihan disesuaikan dengan protokol kesehatan dan Penerapan Teknologi informasi. Tahapan Masa Kampanye 71 Hari, 26 September-5 Desember 2020.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Frizt Siregar mengemukakan, berbagai tahapan yang dilakukan berdasarkan Peraturan KPU lebih banyak dilakukan secara daring. Demikian pula kampanye diutamakan memakai daring dan tidak ada pembatasan dalam berkampanye, seperti di Media sosial. Yang paling penting adalah memastikan pemilih mau datang ke TPS.
***