-JAKARTA - Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasodjo geram dengan para pengusaha rokok. Mereka dinilai mengintervensi para pembuat kebijakan dalam pengendalian dampak tembakau. Imam berkampanye agar jangan memilih presiden yang mendukung pengusaha rokok. "Untuk Pemilu 2009, mari kita menolak presiden atau presiden yang tidak peduli terhadap penyebaran rokok. Rokok itu kan mengandung zat adiktif yang bisa membunuh," kata Imam B Prasodjo.
Imam menyampaikan hal itu usai pemaparan penelitian Lembaga Demografi FEUI tentang petani tembakau di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2008).
Sebelumnya dalam acara pemaparan, Imam mengatakan, pihak yang mendukung penyebaran rokok adalah pihak yang menyalahi konstitusi. Dalam Pembukaan UUD 1945, tertera 'negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia'.
"Yang dimaksud melindungi itu termasuk melindungi kesehatan rakyatnya. Siapapun yang mengizinkan peredaran bebas senjata pembunuh massal ini (rokok), itu adalah pelanggaran konstitusi," tukas Imam.
Imam pun kemudian memaparkan hasil pertemuan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) yang diikutinya di Manila, Filipina, pada Oktober 2008 lalu. Dalam forum itu, perlu diwaspadai jaringan peredaran tembakau oleh perusahaan-perusahaan rokok global atau multinasional.
Jaringan peredaran daun tembakau itu mulai dari petani, pembeli daun, pengolah
daun, pengiriman, pabrikan dan pengiklan, pengecer dan perokok. Yang perlu
diwaspadai dari rantai itu adalah iklan dan pabrikan rokok.
"Ada beberapa raksasa perusahaan rokok di dunia ini. Seperti Universal Corporation, Alliance, dan BAT (British America Tobacco). BAT yang perlu diwaspadai, karena 50 persen daun tembakaunya menyeberangi batas-batas negara internasional," kata dia.
Imam mencontohkan, Universal Corp mempunyai 10 pabrikan besar di 7 negara, sementara Alliance mempunayai 12 pabrikan besar di 8 negara.
"Para eksekutif pabrikan rokok besar itu mengeruk keuntungan di atas mayat-mayat," kata dia.
Di Indonesia, pabrikan rokok besar mengintervensi kebijakan pengendalian dampak tembakau yang lebih mengutamakan aspek kesehatan. Bahkan gagalnya Indonesia meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), yang sudah diratifikasi 160 negara dunia, gara-gara lobi yang digencarkan perusahaan rokok itu.
"Siapa yang kaya? Dia menguasai Indonesia. Dia membeli pembuat kebijakan. Gedung di Bundaran HI dibeli, lama-lama Istana juga bisa dibeli," tukas dia. (sihc/sdtc) ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tuangkan ide, saran, masukan, kritik Anda di sini untuk membangun Indonesia yang jaya dan sejahtera. Bebas dan demokratis. Tapi jangan spam dong... Terimakasih