Kini Bola Panas Djoko Tjandra Beralih Ke Tangan Majelis Hakim

KCI - JAKARTA: Direktur Eksekutif Progress Indonesia (PI) Idrus Mony mengapresiasi kinerja Polri yang bekerjasama dengan Polisi Diraja Malaysia atas penjemputan paksa buron BLBI Djoko Candra. Idrus mengungkapkan, kasus Djoko Candra merupakan salah satu cermin buruk penegakan supremasi hukum di Indonesia. Sebab, jika aparat penegakan hukum memiliki integritas tinggi, kasus pelarian Djoko seharusnya tidak terjadi. 

"Ironisnya proses pelarian itu dibantu oleh lembaga yang seharusnya memiliki kepentingan untuk menahan buron tersebut, tapi justru sebaliknya ikut terlibat untuk meloloskannya," kata Idrus kepada Suarakarya.id, Sabtu (01/8/2020).

Idrus mengatakan, sebelas tahun bukanlah waktu yang singkat buat pelarian seorang Djoko Candra, sebab kasus ini sempat luput dari perhatian publik mengingat rentang waktu yang cukup lama. Oleh karenanya publik sempat dibuat tercengang dengan hadirnya seseorang di sebuah kelurahan di Grogol Jakarta Barat untuk melakukan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Usut punya usut ternyata KTP elektronik yang dibuat Djoko Candra dalam rangka melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas kasus BLBI yang menjeratnya.

Dengan berakhirnya drama pelarian Djoko Candra di bawah sikap tegas Menko Pol Hukam yang menginstruksikan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus Djoko Candra,  dan menyeret para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut,    dimulai dari Lurah, Jaksa hingga oknum perwira tinggi polisi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan bublik kepada rezim berkuasa saat ini.

Seperti ditetapkannya sanksi disiplin perwira berpangkat jenderal oleh petinggi polri yang membantu kepengurusan Djoko Candra yang kemudian ditetapkan tersangka. Kemudian oknum kejaksaan yang diduga terlibat. “Tentu publik memberikan apresiasi kepada serangkaian tindakan tegas. Selanjutnya kita dibuat kaget dengan penangkapan Djoko Candra langsung dipimpin oleh Kabareskrim di Malaysia,” ujar Idrus.

Menurut Idrus, apresiasi publik mungkin menjadi alasan bahwa apa yang menjadi kecemasan publik terkait dengan keseriusan aparat kepolisian terjawab sudah. “Kini bola panas beralih ke tangan majelis hakim untuk memutuskan atas apa yang dilakukan oleh Djoko Candra sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kesalahan penggunaan anggaran negara,” tegas Idrus.

Dalam kaitan kaus Djoko Candra, Idrus juga mempertanyakan apakah negara masih memiliki taji untuk menetapkan yang bersangkutan dengan sanksi tegas ataukah hanya formalitas belaka. “Kasus Djoko Candra harus menjadi momen pemerintah untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik di tengah runtuhnya semangat penegakan hukum,” tandas Idrus.

Oleh karenanya, lanjut Idrus, negara harus serius dalam upaya penegakan hukum mengingat pengaruh Djoko Candra sudah berimbas di hampir semua institusi penegakan hukum. “Jangan jangan nanti malah diperlakukan istimewa di lembaga pemasyarakatan seperti cerita klasik para pengemplang uang negara yang lain,” kata Idrus. ***

 --------------------------------------------------------------------------- 

Berita Anda ingin dimuat di Kicita atau Media Nasional dan Daerah di Indonesia? Silakan kirim release atau hubungi kami di 087783358784 atau e-mail: aagwaa@yahoo.com. Kami memiliki jaringan kuat dengan media terakreditasi baik cetak, online, radio maupun televisi. ***