Usulan Satukan Capres Berlatar Militer Aneh

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Ajakan menyatukan saja para calon presiden berlatar belakang militer, yang beberapa waktu belakangan muncul dan mendeklarasikan diri akan maju dalam Pemilihan Presiden tahun 2009 mendatang, dinilai aneh, tidak realistis, dan mencemaskan.

Sejumlah peneliti senior macam Andi Widjojanto dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dan Ikrar Nusa Bhakti asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) malah menganggap tawaran seperti itu tidak masuk akal.

Tidak hanya itu, Andi, Jumat (14/11), menyamakan ajakan yang disampaikan Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri, seperti diwartakan Kamis kemarin, dengan logika Jalan Tengah Jenderal (Purn) AH Nasution di masa Presiden Soekarno.

"Logika berpikirnya nanti balik ke logika 'Jalan Tengah' Nasution ketika dia melihat banyak tentara berpolitik dan bermain dalam berbagai ragam kelompok atau partai politik. Saat itu dia lalu melobi Presiden Sukarno untuk membuat 'jalan tengah', memberi tempat bagi tentara sebagai kelompok fungsional," ujar Andi.

Hal itu berdampak menempatkan identitas ketentaraan (TNI) dalam ranah politik, yang kemudian memunculkan berbagai identitas politik baru militer seperti jalur ABG (ABRI-Birokrat-Golkar) dalam Golongan Karya, Keluarga Besar ABRI, dan juga Fraksi ABRI dalam legislatif.

"Pernyataan Pak Kiki mencemaskan. Walau mereka (purnawirawan) sudah berstatus sipil, yang mau diusung kan bukannya identitas parpol atau ideologi tertentu melainkan identitas korps kemiliteran di mana mereka (para purnawirawan) dahulu ada. Kecuali kalau ajakannya agar masuk parpol tertentu dan mengusung capres tertentu," ujar Andi.

Dalam kesempatan terpisah, Ikrar menilai ajakan Kiki tersebut memunculkan kesan adanya upaya TNI, melalui para purnawirawannya, ingin kembali menyatukan kekuatan untuk menjadi kekuatan hegemoni baru dalam politik Indonesia mendatang. "Tujuannya boleh jadi sih baik, agar para purnawirawan tidak terpecah. Akan tetapi tawaran itu hampir tidak mungkin karena pastinya setiap calon yang maju punya kepentingan atau ambisi politik masing-masing. Memangnya siapa bersedia jadi nomor dua?" ujar Ikrar.

Siapa mau mengalah? Tanggapan senada dengan Ikrar juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, yang walau pun menganggap tawaran macam itu simpatik namun tidak realistis. Dia menilai tidak realistis mengingat latar belakang platform yang diusung setiap calon pasti berbeda. Menurut Fadli, para calon yang maju sudah tidak lagi merepresentasikan identitas purnawirawan TNI, mengingat afiliasi masing-masing dari mereka juga berbeda. Tidak lantas karena berlatar belakang purnawirawan TNI, para purnawirawan tadi bisa disatukan dalam satu identitas.

"Dalam organisasi purnawirawan sendiri kan juga beda-beda. Dalam realitas politiknya, siapa yang mau mengalah dan siapa yang merasa paling mewakili dan pantas untuk diusung kan juga tidak gampang. Kalau cuma sebatas wacana ideal, ya silakan saja tapi tidak untuk direalisasikan," ujar Fadli tertawa.

Saat dihubungi terpisah, Peneliti senior pada lembaga penelitian Institute of Defense and Security Studies (IODAS), Edy Prasetyono, mempertanyakan jika memang niat awal usulan itu untuk mengonsolidasi, lantas siapa dan untuk apa konsolidasi dilakukan. "Cara berpikir begitu kan asumsinya sama dengan wacana menyatukan seluruh parpol berbasis Islam. Tapi apa bisa? Pandangan dan kepentingan politik masing-masing kan beda. Realisasinya sangat sulit. Padahal sebetulnya, makin banyak purnawirawan maju semakin bagus karena siapa pun punya hak politik sama," ujar Edy. (sihc/skoc) ***